Menkes Resmi Tetapkan Harga Vaksin dan Layanan Vaksinasi Gotong Royong
Menkes Resmi Tetapkan Harga Vaksin dan Layanan Vaksinasi Gotong Royong
Agen Togel Terbesar – Pemerintah resmi menetapkan harga pembelian vaksin COVID-19 untuk layanan vaksinasi gotong royong. Harga pembelian vaksin itu ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis.
Penetapan harga itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin COVID-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.
“Harga pembelian vaksin sebesar Rp 321.660 (tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) per dosis,” demikian isi Keputusan menteri, seperti dilihat, Minggu (16/5/2021). 
Menkes Resmi Tetapkan Harga Vaksin dan Layanan Vaksinasi Gotong Royong
Penetapan harga ini sudah diteken oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 11 Mei 2021. Dalam diktum kedua, disebutkan harga pembelian vaksin dalam poin di atas merupakan harga tertinggi vaksin per dosis yang dibeli oleh badan hukum/badan usaha, dan sudah termasuk margin/keuntungan 20 persen.
“Biaya distribusi franco kabupaten/kota, namun tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN),” tulis keputusan menteri tersebut.
Dijabarkan pula, tarif maksimal pelayanan vaksinasi merupakan batas tertinggi atau taris per dosis untuk pelayanan vaksinasi gotong royong yang dilakukan faskes milik swasta, sudah termasuk margin 15 persen, dan namun tidak termasuk pajak penghasilan.
Besaran harga pembelian vaksin juga ditetapkan setelah mendapat pandangan atau pendampingan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ahli/akademisi/profesi, dan/atau aparat penegak hukum.