pemerintah-tak-lagi-batasi-belanja-sepatu-tas-dari-luar-asal
Pemerintah Tak Lagi Batasi Belanja Sepatu-Tas dari Luar, Asal..
Agen Sbobet – Pemerintah sudah menetapkan aturan baru bagi treveler yang gemar belanja dari luar negeri. Kini mereka tidak lagi membatasi jumlah sepatu-tas yang dibawa dari luar negeri.
Jadi, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor telah selesai direvisi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa aturan baru pengganti Permendag 36/2023 telah ditandatangani dan berlaku hari ini.
“Sudah jadi, sudah saya tandatangan kemarin revisi Permendagnya, semangatnya kembali ke Permendag 25,” kata Zulhas di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2024).
“Permendag Nomor 7 jadinya ya, dari Permendag 36 menjadi Permendag Nomor 7,” tambahnya.
Pemerintah Tak Lagi Batasi Belanja Sepatu-Tas dari Luar, Asal..
Dengan revisi ini, Zuhas menyebut, sejumlah barang bawaan pribadi dari luar negeri yang sempat dibatasi tidak lagi berlaku. Penumpang boleh membawa barang dengan jumlah yang diinginkan selama membayar pajak.
“Ya saudara mau beli sepatu kemarin dua sekarang mau tiga mau empat asal bayar pajak, itu sudah kembali sesuai dengan Permendag 25. Jadi mau beli lima, mau beli enam, terserah saja, tapi bayar pajak. Kalau kemarin kan dua, kalau lebih nggak boleh. Itu hak saudara mau beli berapa saja silakan,” jelasnya.
Hanya saja pemerintah tetap membatasi barang bawaan pribadi dari luar negeri untuk ponsel dan komputer. Menurut Zulhas, hal ini salah satunya menyangkut masalah keamanan. Di luar itu Zulhas memastikan tidak ada lagi aturan pembatasan.
“Tapi kalau menyangkut komputer dan handphone memang itu banyak security dan lain-lain, nggak boleh banyak-banyak. Jadi tidak ada batasan jumlah, silakan, jadi sudah selesai. Ini Permendagnya sudah saya tandatangan kemarin. Jadi tidak Permendag 36 lagi kan, sudah yang direvisi,” bebernya.
Sebelumnya, barang bawaan dari luar negeri seperti tas dan alas kaki dibatasi hanya boleh dua buah per orang. Selain itu, kebijakan yang direvisi dalam aturan tersebut mencakup soal barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan aturan barang tertentu masuk larangan terbatas (lartas).